BI Balikpapan Saring UMKM Masuk Pasar Digital agar Tak Jadi Penonton di IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi baru di wilayah penyangga, khususnya Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser.

Lonjakan jumlah penduduk dan pekerja konstruksi di kawasan inti pemerintahan menciptakan permintaan domestik yang besar terhadap pasokan pangan serta produk industri kreatif.

Kondisi ini menuntut kesiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar tidak sekadar menjadi penonton di tengah arus modal skala besar.

Baca juga: BI Balikpapan Perkuat Ekonomi Syariah di Penyangga IKN via PESAN 2026

Struktur ekonomi regional menempatkan UMKM sebagai sektor dengan daya serap tenaga kerja tertinggi.

Namun, keterbatasan akses pembiayaan formal, rantai pasok yang tidak efisien, serta rendahnya literasi digital hulu masih menjadi hambatan struktural utama.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan mengeksekusi sejumlah program intervensi modal dan pengetahuan guna mendorong standarisasi kualitas produk lokal agar mampu menembus pasar digital serta rantai pasok internasional.

Ekosistem Digital dan Mitigasi Inflasi Pangan

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menuturkan, langkah digitalisasi pasar dimulai melalui program DIGDAYA UMKM yang resmi berjalan sejak 20 Mei 2026.

Dari total 160 unit usaha yang diusulkan oleh Otorita IKN, pemerintah daerah, dan korporasi pembina, Bank Indonesia menetapkan 45 UMKM terpilih melalui proses kurasi yang ketat.

"Pendekatan program ini diubah dari sekadar pelatihan massal menjadi pendampingan spesifik. Sepanjang Mei hingga Juni 2026, peserta mengikuti one-on-one session untuk menyelesaikan hambatan operasional masing-masing unit usaha," ungkap Robi, Sabtu (23/5/2026).

Selanjutnya, fase monitoring berkala dilakukan dari Juli hingga Oktober 2026 untuk memastikan tingkat adaptasi teknologi berjalan konsisten hingga menghasilkan transaksi digital yang stabil.

Baca juga: Strategi BI Balikpapan Dorong UMKM Penyangga IKN Naik Kelas

Di sektor hulu pertanian, BI Balikpapan memprioritaskan pengendalian inflasi daerah melalui klaster ketahanan pangan.

Melalui program TANI CAMP, para petani diberikan transfer pengetahuan mengenai *Good Agricultural Practice (GAP) dan integrasi tata kelola pascapanen.

Robi menambahkan, kerja sama ini didukung dengan pemberian fasilitas sarana prasarana produksi untuk memotong biaya logistik yang kerap memicu lonjakan harga pangan di wilayah IKN.

Menembus Hambatan Pembiayaan Lewat Sistem BISAID

Faktor utama yang menghambat UMKM naik kelas adalah kategori ketidaklayakan bank (unbankable).

Lembaga keuangan formal sering kali menolak pengajuan kredit akibat ketiadaan laporan keuangan yang terstruktur.