Otorita Tegaskan Kebijakan Pembangunan IKN Berbasis Data dan Fakta

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyita atensi publik dalam dan luar negeri, bertolak dari kebijakan berbasis data dan fakta.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menegaskan hal itu kepada Kompas.com, usai prosesi menerima 30 Policy Brief atau Risalah Kebijakan dari para peneliti Universitas Indonesia (UI), Kamis (7/11/2024).

"Dengan berbasiskan pada data dan fakta, kami bisa melakukan pengambilan keputusan lebih argumentatif," ujar Ale.

Baca juga: Hasil Evaluasi, Trem CRRC Sifang Gagal Berfungsi secara Otonom di IKN

Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data dan fakta ini juga mempercepat pembangunan IKN.

Oleh karenanya, langkah OIKN bekerja sama dengan UI ini akan dilanjutkan dengan kerja sama berbagai universitas-universitas lainnya.

Ale pun berterimakasih atas kajian-kajian ilmiah yang terangkum dalam 30 Risalah Kebijakan ini yang akan memperkaya perencanaan dan pembangunan IKN dalam lima tahap hingga 2045 mendatang.

Menurut Ale, permasalahan membangun IKN sebagai ibu kota negara ini membutuhkan penanganan secara holistik sehingga kajian-kajian bersifat multi disiplin ini sangat penting dan bermanfaat.

Baca juga: Masjid Negara IKN Bakal Jadi Tempat Shalat Idul Fitri Tahun 2025

"Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa kemudian diimplementasikan ke depannya dengan tetap memperhatikan proses-proses pembangunan tetap berbasiskan pada data dan fakta yang ada dan sudah diberikan oleh teman-teman akademisi," jelas Ale.

Sementara itu, Sekretaris Universitas Indonesia Agustin Kusumayati menjelaskan, risalah kebijakan ini merupakan partisipasi dan kontribusi UI memberikan pemikiran-pemikiran yang menunjang pembangunan IKN pada masa yang akan datang.

Sehingga kemudian Indonesia bisa mengembangkan ibu kota yang seperti dicita-citakan dengan memitigasi semua kemungkinan-kemungkinan seperti efek samping dari sebuah pembangunan.

"Jadi kami harapkan, pada masa depan Indonesia bisa membangun ibu kota dengan segala macam perasamalah seraya dapat mengendalikan dan memitigasi dampak buruknya," imbuh Agustin.

Selain risalah kebijakan, menurut Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Nurtami mengungkapkan, UI secara paralel melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Basuki Resmi Jadi Kepala OIKN, Nusron Wahid: Pak Bas Orang Baik

"Hari ini fokus kerja kami untuk pekerja IKN terutama masalah kesehatan. Dan ini sudah merupakan rangkaian penerangan masyarakat kesehatan yang dilakukan oleh UI secara tim gabungan yang terdiri dari medis, kedokteran, kedokteran tinggi, keperawatan ,farmasi, dan kesehatan masyarakat," tutur Nurtami.

Untuk diketahui, terdapat total 30 risalah kebijakan yang dikembangkan secara komprehensif yang melibatkan para ilmuan dari berbagai bidang ilmu.

Berikut garis besar dan ringkasan rekomendasi kebijakan dalam buku yang disusun berdasarkan empat klaster utama keilmuan yaitu: Energi, Pangan dan Transportasi, Sosial Humaniora, Kesejahteraan dan Konservasi Lingkungan, serta Teknologi dan Informatika.