Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN Direvisi Atas Permintaan Prabowo

Kompas.com, 16 Maret 2025, 19:50 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mengalami revisi atas permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa revisi ini tidak akan menambah biaya pembangunan.

Baca juga: Mako Lanal Kumai Dibangun, Perkuat Kedaulatan Laut dan Pengamanan IKN

"Presiden Prabowo Subianto meminta agar gedung legislatif dan yudikatif di IKN memiliki museum atau galeri yang menampilkan unsur demokrasi," ungkap Diana.

Diana memerinci, beberapa aspek desain yang direvisi antara lain atap gedung.

Prabowo menilai desain atap sebelumnya terlalu fancy dan meminta untuk diubah.

Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN)Airmas Asri Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Diana menyatakan bahwa desain atap telah diubah dan dianggap cukup bagus.

Prabowo juga mengusulkan agar desain interior gedung mengacu pada bangunan-bangunan di India yang memiliki unsur-unsur yang mirip dengan Indonesia, seperti penggunaan kayu dan warna-warna tertentu.

Baca juga: DPRD PPU Optimistis Pembangunan IKN Dikebut Demi Keadilan

Tak hanya itu, Prabowo menginginkan adanya museum atau galeri di lobi gedung yang menampilkan sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Proses Persetujuan

Saat ini, desain yang telah direvisi masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo.

Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN)Airmas Asri Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Diana pun telah menyampaikan informasi ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Agus Harimurti Yudhoyono, dan akan mengatur waktu untuk menjelaskan lebih lanjut kepada Presiden.

Baca juga: IKN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten PPU Tertinggi Se-Kaltim

Revisi desain ini menunjukkan perhatian Prabowo terhadap detail pembangunan IKN, khususnya gedung-gedung yang akan menjadi simbol lembaga negara.

Penambahan museum atau galeri demokrasi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau