Jelang HUT RI di IKN: Dubes Negara Sahabat Diinapkan di Dua Hotel Balikpapan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Duta Besar (Dubes) negara sahabat yang menjadi undangan pada upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diinapkan di dua hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Kedua hotel yang dipersiapkan sebagai fasilitas akomodasi tamu penting ini adalah Novotel Hotel, dan Grand Jatra Hotel.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan, pembagian hotel untuk tamu undangan disiapkan oleh Sekretariat Presiden (Setpres).

Oleh karena itu, menurut Sri, saat ada beberapa daerah meminta untuk dipesankan hotel, tidak bisa dipenuhi.

Hal ini karena pemesanan hotel harus satu pintu melalui Setpres. Merekalah yang akan mengatur tamu undangan baik pejabat, dubes, maupun VIP lainnya akan ditempatkan.

Baca juga: Ini Filosofi Burung Garuda Raksasa di Kantor Presiden IKN

Sementara, untuk penjemputan tamu VIP dan para dubes akan dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Perhubungan yang mendukung fasilitasi kendaraan.

Menurut Sri, Kementerian Perhubungan akan menyiapkan dukungan transportasi berupa 67 armada bus.

Namun demikian, Sri belum dapat memastikan apakah bus-bus tersebut digunakan hanya di dalam wilayah IKN, atau difungsikan juga sebagai shuttle antar-jemput para tamu dari Balikpapan ke IKN, dan sebaliknya.

"Satu yang pasti, dubes negara sahabat dan tamu undangan akan datang mulai tanggal 16 Agustus 2024," ujar Sri saat rapat koordinasi persiapan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, di Balikpapan, Kamis (4/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, perhelatan upacara tahun ini merupakan yang perdana dipusatkan di IKN sehingga sangat bersejarah.

Oleh karena itu, persiapan pelaksanaan hingga saat ini terus dilakukan seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI dan Polri di wilayah Kaltim.

Baca juga: Jadi Beranda IKN dengan Nilai Proyek Rp 5 Triliun, Balikpapan Sasaran Sosialisasi UU KIA

"Intinya kita ingin persiapan pelaksanaan dapat dikerjakan sesempurna mungkin. Sebab, ini bagian dari sejarah masyarakat Kaltim dan Indonesia, sehingga semua harus siap," kata Akmal.

Menurutnya, meski agenda ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun karena pelaksanaannya dikonsentrasikan di IKN yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kaltim, maka Pemprov maupun Kabupaten/Kota serta TNI/Polri di Kaltim juga bertanggung jawab.

Sebab, bagaimana pun juga, IKN bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kaltim adalah berkah.

Akan ada banyak masyarakat yang antusias menyambut upacara ini. Di luar undangan saja, masyarakat yang menyatakan hadir ada 1.000 orang.