Kontroversi Rancangan Istana Garuda di IKN, Menggugat Peran IAI/DAI

ARTIKEL ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian pemikiran kritis yang menyoroti polemik karya arsitektur, Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dirancang oleh profesional non-arsitek.

Peran Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) sebagai dua organisasi yang berkedudukan strategis dan sangat penting dalam sistem kelembagaan arsitek menjadi krusial di sini.

Sebagai contoh dalam polemik dan kritik atas Istana Garuda, IAI sebagai entitas yang memiliki payung hukum Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek adalah pengayom arsitek dan pemelihara proses berarsitektur masyarakat.

IAI juga berperan sekaligus sebagai kelompok penekan atau pressure group yang mengawasi proses berarsitektur bersih dan adil yang terjadi di tingkat pemerintah.

Sementara DAI dibentuk dan dikukuhkan sebagai realisasi UU Arsitek yang juga kemudian diperkuat dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Memahami Polemik Istana Garuda di IKN, Sebuah Karya Ilegal? (I)

Visi DAI adalah mewujudkan profesi Arsitek yang menjunjung tinggi etika dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya IAI/DAI bersuara lebih kritis dan keras untuk menolak ketimpangan serta berupaya mendorong pemerintah segera mematuhi Rencana Umum Tata Ruang.

IAI/DAI diharapkan tidak sekadar memberi kritik atas proses arsitektur, bentuk dan etika, melainkan juga atas proses perencanaannya.

Termasuk mengkritisi perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif secara hierarkis.

Perangkat tersebut mencakup Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, kegiatan pembangunan di IKN seharusnya merupakan cakupan dari RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Inilah yang perlu diawasi lebih lanjut oleh IAI/DAI sebagai bagian dari komponen masyarakat terutama setelah Presiden Prabowo mulai efektif menjabat setelah Oktober 2024 nanti.

Jika tidak, maka semua polemik ini hambar dan tinggal menunggu waktu saja IKN hanya akan menjadi Jakarta jilid kedua dan terbengkalainya Istana Garuda karena tidak disukai bentuknya dan tidak dihargai sebagai sebuah keputusan kebijakan perencanaan Presiden Joko Widodo saat ini.

Berkaca pada NPPF

Perencanaan IKN bisa berkaca pada Kerangka Kebijakan Perencanaan Nasional atau National Planning Policy Framework (NPPF) yang berlaku di Inggris.

Ini adalah kerangka kerja yang menguraikan kebijakan perencanaan pemerintah khususnya pada cakupan area Inggris saja.