Kontroversi Rancangan Istana Garuda di IKN, Menggugat Peran IAI/DAI

Untuk membuatnya semakin efektif maka terdapat Inspektorat Perencanaan yang menangani permohonan perencanaan, permohonan perencanaan infrastruktur nasional, pemeriksaan rencana daerah, dan hal-hal terkait perencanaan lainnya di setiap otoritas pemerintah lokal.

Dengan begitu, baik individu atau lembaga yang hendak melakukan suatu perubahan dan pengembangan di suatu lokasi untuk tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekalipun, maka harus mengajukan permohonan perencanaan dahulu.

Bisa disebutkan bahwa, seorang Perdana Menteri Sir Keir Starmer sekalipun harus mengajukan permohonan perencanaan lebih dulu jika ia hendak membangun kediaman pribadinya.

Bahkan, sebelum ia menunjuk arsitek untuk merancang arsitektur dan mengajukan ijin membangun yang harus dilengkapi dengan dokumen gambar/teknis sesuai syarat building codes atau persyaratan aman dari suatu pelaksanaan struktur, kontruksi dan utilitas.

Ini hanya contoh sederhana.

NPPF sendiri merupakan bagian penting dari rencana pemerintah untuk membuat sistem perencanaan terpadu dan menjadikannya juga lebih mudah diawasi secara daring untuk melindungi lingkungan dan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Proses ini terbuka dan melibatkan mata warga negara dan penduduk di mana suatu pengembangan terjadi.

Permohonan perencanaan ini tidaklah sama atau tidak sekedar mengajukan izin mendirikan gedung, namun menjadi sarana praktik perencanaan yang terbuka untuk menjelaskan kebutuhan dan kegunaan yang akan berdampak dengan perencanaan nasional di Inggris secara keseluruhan.

Proses ini menjadi payung atas praktik perencanaan dan pengembangan arsitektur di fase berikutnya.

Lebih lanjut, NPPF adalah dokumen pemerintah yang menetapkan kebijakan perencanaan utama untuk wilayah di England dari Department for Levelling Up, Housing and Communities (Departemen Peningkatan Level, Perumahan dan Komunitas) yang saat ini disebut The Ministry of Housing, Communities and Local Government (Kementerian Perumahan, Komunitas dan Pemerintah Daerah).

Adalah suatu pertanyaan mendesak jika ada kerangka induk perencanaan serupa yang bisa diterapkan di Indonesia dan menjadi mandat handal bagi semua warga negara termasuk presiden.

Dengan kemiripan maksud dan tujuan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai eksekutifnya, maka perannya adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan Pemerintah Indonesia dan membangun sinergi antara perencanaan, penganggaran, peraturan, dan lembaga di tingkat pusat dan daerah.

Baca juga: Groundbreaking ke-8 IKN, Adakah Investor Asing Masuk?

Sinergi ini termasuk dengan mitranya yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dengan pengembangan infrastruktur nasional, dan Bappenas adalah satu-satunya otoritas yang memiliki tugas dan wewenang atas kegiatan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dikutip dari laman resminya, dijelaskan bahwa dinamika politik juga turut mewarnai pembangunan strategis dan juga mengalami banyak revisi perencanaan.

Sebagai contoh, UU Nomor 21 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa sinergi dan kolaborasi seluruh elemen bangsa merupakan unsur strategis dan penting.