Siapkah IKN Jadi Ibu Kota Politik yang Menarik Investasi Dunia?

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin gencar menunjukkan kesiapan IKN menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Hal ini ditegaskan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pertemuan The 102nd Jakarta CMO Club, di Jakarta, Kamis (27/2/2025) lalu.

Otorita IKN berkomitmen untuk melanjutkan proyek strategis ini dengan fokus pada penyelesaian berbagai infrastruktur utama.

Dukungan penuh pun datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui anggaran pembangunan Tahap 2 IKN senilai Rp 48,8 triliun.

Baca juga: Ali Berawi yang Mundur dari Otorita IKN Masih Bertugas Dampingi Basuki

Anggaran ini akan dialokasikan untuk penyelesaian fasilitas pendukung ekosistem IKN, dengan prioritas pada pembangunan fasilitas yudikatif dan legislatif.

Basuki menjelaskan, tahap awal pembangunan telah dimulai sejak 2022 hingga 2024, dengan fokus pada land improvement dan pembangunan fasilitas dasar seperti perkantoran, drainase, jalan, dan kelistrikan.

Saat ini, sudah ada 42 tenant di kawasan pemukiman IKN, termasuk restoran dan hotel yang telah beroperasi.

Namun demikian, Basuki menjamin, pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga konsep smart, sponge, dan forest city.

"Seluruh fasilitas di IKN akan mengadopsi teknologi digital, dioperasikan dengan sistem pintar, dan dirancang selaras dengan konsep ramah lingkungan," tegas Basuki.

Optimisme dan Investasi Bertambah

Pemerintah optimistis, dengan perencanaan yang matang dan dukungan semua pihak, IKN akan menjadi pusat pemerintahan modern yang berdaya saing global serta mencerminkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Salah satu target terdekat pembangunan IKN adalah penyelesaian fasilitas yudikatif dan legislatif, yang merupakan komponen penting dalam operasional pemerintahan di ibu kota baru.

Baca juga: Mengenal Sertifikat Hak Atas Tanah IKN yang Dikantongi 4 Perusahaan

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memindahkan pusat pemerintahan ke IKN pada tahun 2028.

"Dengan progres pembangunan yang terus dikebut dan dukungan penuh dari pemerintah, IKN semakin siap untuk menjadi ibu kota politik Indonesia yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global," tutur Basuki.

Adapun dari sisi investasi baik dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi swasta murni, telah mencapai Rp 59,65 triliun.