Penulis
Investor dari Indonesia, Malaysia, dan China terlibat dalam proyek jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), apartemen, rumah tapak, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Investasi swasta murni untuk hotel, retail, dan sektor makanan-minuman juga mulai berjalan, dengan groundbreaking tahap kesembilan senilai Rp 6,49 triliun pada April 2025.
Meski optimistis, Basuki mengakui Otorita IKN menghadapi beberapa tantangan. Selain koordinasi antarinstansi dan pengawasan, juga penyesuaian tata kelola akibat penambahan jumlah kementerian (dari 34 menjadi 48) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Perubahan nomenklatur ini memengaruhi perencanaan ekosistem pemerintahan. Revisi desain infrastruktur legislatif dan yudikatif juga membutuhkan waktu untuk memastikan keselarasan dengan visi nasional.
Pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, yang diamanatkan UU Nomor 3 Tahun 2022, menambah kompleksitas.
Namun, Otorita IKN akan terus mempersiapkan pembentukan Pemdasus ini melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Persiapan menyangkut inisiasi wilayah dan pengkodean wilayah (WT), sebagai langkah awal menuju otonomi khusus IKN pada 2028.
"Koordinasi lintas instansi ini harus berjalan mulus untuk memastikan tata kelola pemerintahan siap mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik," tuntas Basuki.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang