Blokir Anggaran IKN Dibuka, Otorita Geber Tender Proyek Baru

Dari total dana sebesar itu, Rp 3,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan jalan di kawasan KIPP, meliputi KIPP 1A, 1B, dan 1C, yang belum dikerjakan pada tahap sebelumnya.

Selain itu, Otorita IKN juga akan fokus pada penataan kawasan Sepaku agar tidak menjadi kawasan kumuh.

"Proses tender untuk proyek-proyek ini juga telah dimulai dan diharapkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada pertengahan Mei 2025," ucap Basuki.

Sementara untuk pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kantor DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY beserta hunian para hakim dan anggota dewan, Basuki memastikan proses tendernya akan dilakukan setelah penandatanganan kontrak proyek-proyek awal pada pertengahan Mei.

Baca juga: Tiga Rumah Sakit Telah Beroperasi di IKN, Ini Rinciannya

Pembangunan jalan-jalan di kawasan tersebut juga akan dimulai pada tahun 2025.

Dengan dibukanya blokir anggaran dan berbagai persiapan yang terus berjalan, Otorita IKN semakin optimistis untuk dapat melanjutkan pembangunan tahap II IKN sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Sinergi antar berbagai pihak dan komitmen yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota negara yang modern dan berkelanjutan," tuntas Basuki.