Apa Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau IKN?

Tapi tunggu dulu! Berdasarkan Pasal 63 UU Nomor 2/2024, Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota sampai adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jadi, selama Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Keppres pemindahan tersebut, Jakarta secara de jure masih memegang mahkota pusat pemerintahan.

Di sisi lain, kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang kemudian dimutakhirkan menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023.

Secara hukum, IKN sudah "sah" sebagai Ibu Kota Negara dalam teks undang-undang. Bahkan, pembangunannya dijaga ketat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan target IKN sebagai "Ibu Kota Politik" pada 2028.

Tancap Gas

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di IKN pada 12-13 Januari 2026, menjadi momen penting dalam perjalanan pembangunan IKN.

Presiden disambut oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan kawasan tersebut berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Baca juga: Menetap di Tengah Hutan demi Janji Peradaban, Dedikasi Basuki buat IKN

Sebagaimana diwartakan Antara, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK dan Alumni Kebangsaan Lemhannas RI, Nicholas Martua Siagian berpendapat, kehadiran Presiden menegaskan keberlanjutan political will, serta “tancap gas” pembangunan IKN.

"Tahap kedua pembangunan IKN tidak cukup hanya berbicara mengenai pendanaan. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah sinkronisasi fiskal, penguatan regulasi, serta komitmen politik yang konkret dan konsisten," ucapnya.

Menurut Nicholas, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, secara eksplisit menetapkan bahwa proses perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan fungsi ibu kota diarahkan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Baca juga: Apa yang Dikoreksi Prabowo Saat Kunjungan Perdana di IKN?

Dari perspektif regulasi, Nicholas menekankan, tantangan pembangunan IKN adalah perlunya melakukan harmonisasi atas implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan peraturan pelaksana di bawahnya.

"Termasuk harmonisasi dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025," cetusnya.

Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diharapkan dapat berperan sebagai regulatory orchestrator dalam menata kembali dan menyelaraskan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan IKN.

Harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi krusial agar ego sektoral yang masih kerap terjadi di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah tidak berujung pada fragmentasi kebijakan yang justru menghambat keberlanjutan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.