Indeks Harga Konsumen Kaltim Resilien di Tengah Volatilitas Emas Dunia

NUSANTARA, KOMPAS.com – Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan performa yang resilien pada pembukaan tahun 2026.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Bumi Etam tercatat mengalami "pendinginan" yang sehat, seiring dengan melandainya permintaan domestik dan normalisasi mobilitas masyarakat pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Data terbaru menunjukkan bahwa pada Januari 2026, Kaltim mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,04% month-to-month (mtm).

Baca juga: Stabilitas di Gerbang IKN: Balikpapan Deflasi, Sinyal Positif Daya Beli

Angka ini merosot tajam dibandingkan realisasi Desember 2025 yang sempat menyentuh level 0,71% (mtm).

Meski demikian, secara tahunan, inflasi Kaltim bertengger di level 3,76% year-on-year (yoy), sedikit melampaui rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 3,55% (yoy).

Emas Pendongkrak IHK

Di balik melandainya harga pangan, terdapat anomali pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang menjadi kontributor utama inflasi bulan ini.

Lonjakan harga emas global yang tak terbendung di awal tahun memberikan tekanan transmisi langsung pada pasar domestik Kaltim.

Baca juga: Sinyal Kuat dari Jepang, 34 Perusahaan Lirik IKN Jadi Destinasi Investasi

Rata-rata harga logam mulia ini menyentuh angka fantastis Rp2.860.000 per gram, atau terakselerasi sekitar 12% hanya dalam waktu satu bulan.

Kelompok ini mencatatkan inflasi sebesar 3,17% (mtm) dengan andil terhadap IHK mencapai 0,23%.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meski konsumsi pangan melandai, instrumen investasi berbasis aset aman (safe haven) tetap memburu likuiditas masyarakat.

Panen Raya dan Koreksi BBM Nonsubsidi

Tekanan inflasi yang lebih dalam berhasil diredam oleh Kelompok Bahan Makanan dan Transportasi.

Melimpahnya pasokan akibat panen raya di daerah sentra produksi, seperti Jawa dan Sulawesi, efektif menekan harga komoditas "pedas" (cabai merah dan cabai rawit) serta bawang merah.

Di sektor transportasi, normalisasi tarif angkutan udara pasca-puncak libur panjang menjadi angin segar.

Baca juga: Jajang Hermawan: BI Kaltim Fokus Akselerasi Pembayaran Digital dan UMKM

Selain itu, kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM nonsubsidi di awal Januari dengan kisaran 3–4% menjadi instrumen disinflasi yang vital bagi struktur biaya logistik di Kaltim.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Jajang Hermawan, menegaskan bahwa stabilitas ini merupakan buah dari sinergi kebijakan yang agresif di tingkat daerah.

Menurutnya, inflasi Januari 2026 tercatat tetap terkendali seiring normalisasi harga komoditas pangan dan transportasi.

"Langkah pengendalian terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K yang konsisten dilakukan oleh TPID di seluruh wilayah Kaltim," ungkap Jajang, dikutip Kompas.com, Kamis (5/2/2026).

Strategi 4K dan Mitigasi Struktural TPID

Keberhasilan menahan laju inflasi di level 0,04% tidak lepas dari eksekusi strategi 4K; Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Sepanjang Januari, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim telah menggeber sedikitnya 21 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar untuk menjaga ekspektasi harga di level konsumen.

Baca juga: Menjaga Jangkar Ekonomi, Strategi BI Balikpapan Hadapi Volatilitas 2026

Selain intervensi pasar, penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi fokus. Pelaksanaan capacity building TPID pada pertengahan Januari lalu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin terlena dengan angka rendah, melainkan terus mempertajam akurasi pelaporan dan mitigasi risiko jangka panjang.

Menjaga Momentum Pertumbuhan

Secara tahun berjalan (year-to-date), inflasi Kaltim yang berada di level 0,04% memberikan landasan pacu yang cukup stabil bagi perekonomian daerah untuk mengarungi tahun 2026.

Baca juga: Kerek UMKM Balikpapan dan IKN Naik Kelas, BI Dorong Penggunaan QRIS Tap

Namun, tantangan berupa penyesuaian tarif air minum PAM akibat kenaikan biaya operasional dan volatilitas harga emas dunia tetap menjadi risiko yang perlu dicermati.

Dengan target sasaran inflasi nasional yang tetap ketat, koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui roadmap pengendalian inflasi 2025-2027 akan menjadi penentu apakah Kaltim mampu mempertahankan daya beli masyarakatnya di tengah ambisi besar pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi wilayah.