Kantongi Miliaran Tanpa Utang Bank, Desa Ketapanrame Mandiri Lewat Saham Rakyat

Hambatan Struktural Replikasi di Kalimantan Timur dan IKN

Keberhasilan tata kelola Ketapanrame menarik perhatian berbagai pembuat kebijakan dari luar pulau Jawa, termasuk kunjungan studi banding berkala dari perwakilan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Pertanyaan besarnya, dapatkah model crowdfunding dan pemberdayaan BUMDes ini direplikasi secara instan di Balikpapan dan koridor penyangga yang memiliki keistimewaan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Zainal yang pernah diundang langsung ke Kalimantan untuk memetakan potensi tersebut, memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan struktural antar-wilayah.

Replikasi sektor pariwisata buatan ala Jawa sering kali menemui jalan buntu di Kalimantan karena faktor kerapatan populasi.

Menurutnya, kondisi sosiologis di Kalimantan dan Jawa sangat berbeda. Di Kalimantan, meskipun potensi wisatanya didorong secara maksimal, kendala utamanya adalah jumlah penduduk yang sedikit dan jarak geografis yang berjauhan.

"Akibatnya, wisata buatan sulit mencapai skala keekonomian yang ramai seperti di Jawa," analisa Zainal.

Namun, Zainal menggarisbawahi bahwa inti dari replikasi bukanlah meniru bentuk wisatanya, melainkan mentransfer sistem pemberdayaan modal masyarakat melalui BUMDes.

Di wilayah penyangga IKN seperti Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser, potensi lokal yang melimpah bukan pada sektor wisata alam buatan, melainkan pada komoditas perkebunan, hilirisasi pertanian, dan industri kreatif syariah.

Momentum IKN Sebelum Terlambat

Urgensi replikasi sistem permodalan warga menjadi sangat mendesak seiring dengan percepatan pembangunan fisik IKN pada tahun 2026 ini.

Arus urbanisasi dan masuknya aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja konstruksi berskala besar menciptakan pasar konsumsi yang sangat masif di Kalimantan Timur.

Jika struktur ekonomi desa-desa di sekitar Balikpapan dan wilayah penyangga IKN tidak segera diperkuat melalui kelembagaan BUMDes yang mandiri, masyarakat lokal dipastikan hanya akan menjadi penonton di tengah ekspansi korporasi retail nasional.

Zainal mengatakan, replikasi di Kalimantan harus difokuskan pada keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan modal kolektif.

Baca juga: Menjaga Jangkar Ekonomi, Strategi BI Balikpapan Hadapi Volatilitas 2026

"Apa potensi lokal yang kuat di sana, itulah yang harus dikembangkan bersama masyarakat melalui BUMDes. Ini penting untuk menyambut kesiapan warga lokal sebelum IKN berjalan sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan," tambah Zainal.

Saat ini, fungsi Kantor Perwakilan BI Balikpapan dalam menginisiasi program pendampingan keuangan, seperti survei database BISAID maupun program UMKM Go Digital, telah sejalan dengan peta jalan yang pernah dilalui Ketapanrame.

Namun, akselerasi di lapangan harus ditingkatkan agar pola pembangunan tidak berjalan lambat.

Ketika IKN resmi beroperasi sebagai pusat pemerintahan modern, desa-desa penyangga di Kalimantan Timur harus sudah memiliki produk unggulan yang siap dijual.

Mengadopsi prinsip daulat modal dari Ketapanrame adalah benteng pertahanan terbaik agar pertumbuhan ekonomi ibu kota baru dapat dinikmati secara adil, inklusif, dan berkelanjutan oleh rakyatnya sendiri.

"Model sinergi ini kini menjadi acuan strategis, terutama saat daerah penyangga di Kalimantan Timur, Balikpapan, hingga kawasan IKN tengah berkejaran dengan waktu untuk membangun ketahanan ekonomi domestiknya," pungkas Zainal.