Pusat Finansial Internasional IKN Ditolak Purbaya, Otorita Ogah Komentar
Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menolak penempatan Pusat Finansial Internasional (PFI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Argumentasi penolakan didasarkan pada realitas sosiologis dan aktivitas kawasan yang dinilai belum memadai untuk ekosistem keuangan global.
"Mungkin enggak, (IKN) terlalu sepi," ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Baca juga: Akhirnya, Polresta IKN Resmi Dibentuk, Siapa Kepalanya?
Merespons penolakan tegas dari bendahara negara tersebut, Otorita IKN memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, enggan berkomentar lebih jauh mengenai masa depan insentif investasi finansial yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi motor penggerak ekonomi di ibu kota baru tersebut.
"Tidak ada tanggapan dari kami," tegas Troy kepada Kompas.com, Jumat (3/7/2026).
Bali Jadi Alternatif, Kejar Investor Timur Tengah
Pemerintah kini mengalihkan pandangan ke wilayah lain yang dianggap memiliki kesiapan infrastruktur sosial dan daya tarik internasional lebih matang.
Purbaya menyampaikan, penentuan titik lokasi masih berada dalam tahap pembahasan intensif, dengan Provinsi Bali muncul sebagai kandidat kuat.
Baca juga: Plaza Seremoni IKN Sabet Penghargaan Internasional dari Malaysia
"Ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga," kata Purbaya.
Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintah adalah mencari lokasi yang paling nyaman (comfortable) bagi investor internasional.
Gagasan pemindahan pusat finansial ke Bali sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rencana pembentukan Special Financial Center ini awalnya diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa tahun lalu, dengan menunjuk Bali sebagai lokasi strategis.
Baca juga: Transmigrasi di IKN Diarahkan Jadi Kawasan Produksi Pangan dan Energi
Dinamika geopolitik global menjadi katalis utama kebijakan ini. Presiden Prabowo mengidentifikasi adanya pergeseran modal besar-besaran dari kawasan yang tidak stabil.
Sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022, Bali telah menjadi destinasi migrasi bagi warga dan modal dari kedua negara tersebut.
Momentum ini yang ingin direplikasi untuk menjaring likuiditas dari Timur Tengah yang mencari suaka investasi aman di luar zona konflik.
