Soal Kereta Cepat Brunei-IKN, Otorita Tegaskan Belum Ada Pembicaraan

NUSANTARA, KOMPAS. com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menegaskan belum ada pembicaraan resmi terkait rencana pembangunan kereta berkecepatan tinggi, Trans-Borneo.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan dan diskusi mengenai rencana tersebut, " ujar Bambang, usai melepas pawai takbir keliling di Masjid Baiturrahman, Desa Karang Jinawi, Sepaku, IKN, Selasa (9/4/2024). 

Namun demikian, Bambang mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mendorong kolaborasi empat negara yaitu, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina, untuk meningkatkan konektivitas logistik.

Baca juga: Suasana IKN Usai Ditinggal Mudik Para Pekerja...

Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat daya saing ekonomi antar empat negara sub regional ASEAN, dalam kerangka kerja sama Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

"Nah, jika rencana Trans-Borneo terlaksana, OIKN sangat menyambut baik. Hal ini karena pembangunan infrastruktur konektivitas di mana pun, termasuk IKN akan berdampak positif," tutur Bambang. 

Terutama membuka kawasan-kawasan pertumbuhan baru, sehingga potensial meningkatkan perekonomian. 

Demikian halnya dampak bagi IKN, sebagaimana dikatakan Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohamed Ali Betawi.

Dengan adanya prakarsa Trans-Borneo ini, menurut Ali, pembangunan IKN akan dapat memberikan dampak percepatan pembangunan wilayah di Kalimantan menjadi lebih masif.

"IKN sebagai global city akan berperan penting dalam pengembangan ekonomi bagi tiga negara ASEAN, Indonesia, Brunei dan Malaysiam" cetus Ali.

Baca juga: Starlink Milik Elon Musk Akan Diuji Coba di IKN Mei 2024

Sebagai contoh, pembangunan jalur kereta cepat sejak tahun 1970-an, telah berhasil menjadi salah satu tulang punggu atau backbone transportasi publik yang menghubungkan berbagai negara di Eropa.

Oleh karena itu, rencana pembangunan jalur Trans-Borneo ini juga semestinya diiringi dengan pengembangan industri produksi kereta cepat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di ASEAN agar biaya pembangunan dapat lebih efisien dan manfaat pembangunan optimal.

"Semoga rencana pembangunan ini terus bergulir pada ketiga negara," harap Ali.

Sebelumnya, Brunergy Utama, perusahaan infrastruktur berbasis di Brunei Darussalam mengumumkan rencana tersebut pada akhir Maret 2024.

Trans Borneo dirancang dapat melintasi tiga negara, Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Membentang hingga 1.620 kilometer.

Baca juga: Pengamanan Udara di IKN dan Sekitarnya Bakal Jadi Prioritas KSAU Baru

Diberitakan Nikkei Asia, Senin (1/4/2024), perusahaan mengumumkan, Trans-Borneo akan menghubungkan sisi barat dan sisi timur Kalimantan, melintasi tiga negara Asia Tenggara.

Tahap pertama disebut menghubungkan Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, dengan Kuching dan Kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, serta Distrik Tutong di Brunei dan wilayah barat di pantai utara Kalimantan.

Tahap kedua berlanjut ke arah selatan, menghubungkan Tutong dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, Balikpapan, dan IKN. 

Masih menurut rencana Brunergy Utama, akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai jaringan utama kereta berkecepatan tinggi bersama dengan total 24 stasiun.

Sesuai usulan, kereta api cepat tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam, dengan perkiraan biaya sekitar 70 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 1.112 triliun.