IKN, Pemicu Kredit Konstruksi Jadi Tiga Terbesar di Kaltim

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus digiatkan Pemerintah guna mengejar penyelesaian Tahap I menjadi pendorong kuat penyaluran kredit konstruksi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menegaskan hal itu saat menjawab pertanyaan Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Menurut Robi, sektor konstruksi ini berada di bawah sektor perdagangan, dan sektor pertanian.

"Pembangunan IKN memang sangat berdampak pada penyaluran kredit. Ada banyak kontraktor pelaksana yang terlibat dalam pembangunan IKN, tak hanya tingkat Nasional seperti PT PP (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau BUMN lainnya, juga kontraktor lokal," jelas Robi.

Baca juga: Balikpapan Catat Rp 1,94 Triliun Realisasi Serapan Uang Kartal Periode RAFI

Analis Fungsi Data dan Statistik Ekonomi Keuangan BI Perwakilan Balikpapan Aris Rudianto menambahkan, penyaluran kredit di Balikpapan harus melihat juga penyaluran kredit secara Nasional.

Proyeksi BI pada tahun 2024 ini, pertumbuhan kredit meningkat 12 persen year on year dibandingkan tahun 2023.

Kendati demikian, lanjut Aris, karakteristik pertumbuhan kredit Nasional direspons berbeda-beda oleh setiap daerah, baik kota, kabupaten, atau provinsi.

"Banyak faktor yang memengaruhi penyaluran kredit. Salah satunya adalah kebijakan kenaikan BI Rate. Tujuan utamanya kan stabilitas nilai tukar Rupiah. Itu juga menjadi salah satu faktor," jelas Aris.

Kembali pada penyaluran kredit di Balikpapan, menurut Aris, justru terjadi kontraksi yakni minus 4,43 persen secara tahunan.

Baca juga: Mahalnya Tiket Pesawat akibat Aktivitas IKN Dorong Inflasi di Kaltim

"Salah satunya memang didorong oleh permintaan kredit investasi dan modal kerja yang menurun juga," cetus Aris.

Secara histori, kondisi penyaluran kredit investasi dan modal kerja di Kalimantan juga dipengaruhi banyak faktor. 

Misalnya, pada periode Lebaran dengan banyak hari libur menyebabkan waktu operasional dan produksi sebuah perusahaan menjadi berkurang. Akibatnya, permintaan kredit pun berkurang.

Kendati begitu, BI tidak akan berhenti menyempurnakan kebijakan untuk mendorong kredit. Salah satunya melalui kebijakan Insentif Liabilitas Makro Prudensial.

Ini merupakan cara BI mendorong perbankan agar lebih aktif lagi menyalurkan kredit terutama pada sektor-sektor prioritas, seperti hilirisasi minerba, hilirisasi pangan, sektor perumahan, sektor ekonomi hijau, dan sektor inklusif lainnya.

"Itu terus didorong agar meningkatkan kreditnya," imbuh Aris.