Prabowo Teken Perpres Baru, IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

NUSANTARA, KOMPAS.com - Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik sudah terlihat.

Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Di dalam beleid tersebut, tertuang beberapa rencana pemerintah untuk mewujudkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Baca juga: Rumah Anggota DPR RI di IKN Seluas 390 Meter Persegi

Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dan sekitarnya, yang tergambarkan dengan:

• Luas area kawasan inti pusat pemerintahan IKN dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar;
• Persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20 persen;
• Persentase pembangunan hunian atau rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50 persen;
• Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50 persen;
• Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.

Kedua, terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yang tergambarkan dengan:

• Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang; dan
• Cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN yang mencapai 25 persen.

Baca juga: Usulan Tambahan Anggaran Otorita Ditolak DPR, Basuki: IKN Bakal Molor

Fokus Bangun Ekosistem Legislatif dan Yudikatif

Keinginan sang Kepala Negara untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik juga pernah disampaikan Basuki usai Rapat Terbatas terkait IKN pada Selasa (21/1/2025).

"Beliau (Presiden Prabowo), mempunyai target bahwa pada tahun 2028 IKN sudah menjadi ibu kota politik," terang Basuki dalam keterangan pers.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Basuki mengaku OIKN ditugaskan untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, baik kantor maupun huniannya.

Berdasarkan target, pembangunan kedua ekosistem tersebut bisa dirampungkan pada tahun 2027.