Prabowo Bakal Pindahkan 1.700-4.100 ASN ke IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akan memindahkan 1.700-4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

Itu menjadi salah satu bagian dari mewujudkan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

"Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," bunyi beleid tersebut dikutip pada Jumat (19/9/2025).

Baca juga: 25 Tower Rusun Disiapkan, Begini Skema Pemindahan ASN ke IKN

Dengan mewujudkan rencana pemindahan ASN ke IKN, pemerintahannya bisa terselenggara sesuai target pada tahun 2028.

ASN dari 15 Kementerian Siap Pindah ke IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, proses pemindahan ASN akan terus berlanjut sesuai rencana strategis pemerintah.

"Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan ASN dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara," ungkapnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengisi IKN dengan personel inti dari berbagai kementerian, memastikan roda pemerintahan dapat berjalan optimal di ibu kota baru.

Baca juga: ASN Kemenkes Mulai Bertugas di IKN: Intip Keseruan Mereka

Lanjut Basuki, per Juli 2025, pergerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN sudah terasa signifikan.

Tercatat, 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi menempati hunian di beberapa tower ASN.

Tak hanya itu, 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.

Kehadiran ASN semakin diperkuat dengan perpindahan karyawan dari berbagai lembaga negara dan kementerian vital, termasuk Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk balai-balai teknis di bawah Kementerian PU.

"Ini menjadi bukti bahwa ekosistem pemerintahan di IKN mulai terbentuk dengan kuat," tukas Basuki.