Prabowo Pilih Jakarta Tuan Rumah HUT RI, Otorita IKN: Selaras Efisiensi

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan hal itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa alasan utama di balik keputusan ini adalah fokus pemerintah yang masih tercurah pada penyelesaian pembangunan infrastruktur IKN.

Keputusan ini menandai perbedaan perayaan HUT ke-79 RI tahun lalu, di mana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara langsung dari IKN.

Kini, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara utama di Jakarta.

Hal senada dikatakan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.

Dia menjelaskan bahwa keputusan Pemerintah Pusat ini selaras dengan tahapan pembangunan yang sedang berjalan di IKN.

"Memang seiring apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa pada saat ini Ibu Kota Nusantara sedang menyelesaikan tahap kedua pembangunan," ujar Troy kepada Kompas.com, Kamis (17/7/2025).

Adapun proyek yang masuk dalam Tahap II pembangunan antara lain akses jalan, persiapan konstruksi gedung legislatif, gedung yudikatif, beserta dengan ekosistem pendukungnya.

Menurut Troy, dengan fokus yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan Tahap II, penting bagi Otorita IKN memastikan semua proses berjalan lancar dan terselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Hal ini memang seiring juga dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran," tambah Troy.

Sehingga fokus peringatan HUT RI tahun ini diselenggarakan di Jakarta agar dapat terkoordinasi dengan mudah, efektif, dan efisien.

Izin Setneg

Meskipun demikian, Otorita IKN tetap membuka kemungkinan untuk penyelenggaraan upacara HUT RI dalam skup lokal.

"Kalau tentang upacara HUT RI di IKN, pada prinsipnya kami, Otorita IKN akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara (Setneg)," jelas Troy.

Pertimbangan untuk menggelar upacara HUT delapan dekade Kemerdekaan RI ini didasarkan pada keberadaan personel di IKN saat ini.

Sudah ada sekitar 1.200 pegawai ASN dari Otorita IKN maupun Kementerian Kesehatan yang telah berkantor dan bekerja di IKN.

"Selain itu, terdapat sekitar 3.000 pekerja konstruksi yang aktif di berbagai proyek pembangunan," tuntas Troy.