Upaya Polda Kaltim Perangi Narkoba, Lindungi Ibu Kota Nusantara

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Kejahatan narkotika dan psikotropika adalah kejahatan luar biasa dengan dampak yang juga luar biasa.

Peredarannya semakin meluas, melibatkan jaringan internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) canggih.

Tantangan yang dihadapi pun semakin rumit dan multidimensi, karena yang diserang adalah anak-anak dan generasi muda yang merupakan masa depan bangsa.

Tidak hanya jenis sabu, dan ekstasi, narkotika fentanil yang lebih mematikan pun harus diantisipasi dan mendapat perhatian ekstra.

Baca juga: Polda Kaltim Jamin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jelang HUT RI di IKN

Fentanil ini merupakan jenis narkotika terbaru yang saat ini tengah menjadi tren di Amerika Serikat. Dengan dosis 50 kali lebih kuat dibanding jenis narkotika lainnya, fentanil sangat mematikan.

Dirilis dari laman resmi DEA yang mengutip laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), terdapat laporan sebanyak 107.375 orang di Negeri Paman Sam mati karena over dosis dan keracunan narkoba kurun Januari 2021 hingga Januari 2022.

CDC menyebutkan 67 persen dari kematian tersebut melibatkan opioid sintetik terutama fentanil.

Tak mengherankan, jika Pemerintah Amerika Serikat menyatakan meredam peredaran fentanil sama artinya dengan perang antar-negara dengan Meksiko.

Sebab, fentanil yang beredar di Amerika Serikat yang membunuh anak-anak mudanya, diproduksi di Meksiko.

Di sinilah diperlukan upaya-upaya ekstra pencegahan lintas Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pelibatan aktif masyarakat Indonesia.

Baca juga: Narkoba Sudah Rambah IKN, Polda Kaltim Perkuat Pengamanan dan Pencegahan

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) yang membawahi wilayah hukum luas dan memiliki peran strategis karena terdapat ibu kota baru Negara Republik Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berupaya melakukan pencegahan, dan juga pemberantasan.

Kepala Sub Direktorat 1 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) I Polda Kaltim AKBP Hendri Sibutar Butar menuturkan, berbagai pendekatan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan terus dilakukan.

"Terutama membuka hotline bagi masyarakat untuk melaporkan kejahatan di sekitarnya dan atau layanan publik lainnya," ujar Hendri kepada Kompas.com, Jumat (21/6/2024).

Layanan hotline selama 24 jam ini dapat dihubungi masyarakat melalui pesan singkat dalam platform Whatsapp maupun SMS dengan nomor kontak 08115421990.

Kedua adalah menjalin kolaborasi aktif dengan NCB Interpol melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk mempercepat penyampaian informasi dan pengungkapan kasus jika kejahatan narkoba di wilayah Polda Kaltim melibatkan jaringan internasional.

"Kaltim ini memiliki tantangan luas wilayah yang sangat besar. Para pelaku, baik bandar maupun kurir sangat pintar, membawa masuk narkobi dari luar, terutama Malaysia melalui berbagai pintu, terutama lewat darat," ungkap Hendri.

Ketiga meningkatkan kemampuan anggota, yang saat ini berjumlah 12 personel, untuk secara intensif mempelajari investigasi berbasis sains alias scientific investigation. Salah satunya kemampuan memanfaatkan teknologi canggih ICT.

Baca juga: Polda Kaltim Bongkar Peredaran Sabu 31,9 Kilogram, 2 WN Malaysia Ditangkap

Kendati pengungkapan kasus kejahatan narkoba masih didominadi metode konvensional alias penyelidikan, namun tak bisa dimungkiri jika ICT juga memiliki peranan penting hingga kasus-kasus besar narkoba di wilayah hukum Polda Kaltim terungkap.

Alhasil, beberapa kali Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran sabu yang melibatkan jaringan internasional yang berbasis di Malaysia.

Dari keberhasilan-keberhasilan pengungkapan itu, secara agregat selama kurun Januari hingga Juni 2024, telah terungkap kejahatan narkoba dengan barang bukti seberat 60 kilogram sabu.

Menurut Hendri, sabu yang beredar di Kaltim berasal dari Malaysia, dengan pintu masuk melalui Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.

"Narkoba dari negara lain masuk ke negara kita, berarti secara tidak langsung itu upaya untuk memerangi suatu negara dengan mencekoki generasi-generasi muda kita agar mengonsumsi obat-obatan terlarang," tegas Hendri.

Oleh karena itu, Hendri mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menyadari bahwa peredaran narkoba adalah kejahatan luar biasa yang akan "membunuh" negara melalui generasi muda.

Restorative justice

Adapun terkait penanganan represif Polda Kaltim untuk meredam peredaran narkotika dan psikotropika adalah dengan menerapkan restorative justice. 

Ini merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang di masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern.

Konsep ini berkembang sebagai respons dari adanya pendekatan retributif justice dan criminal justice system yang dianggap kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Konsep restorative justice, atau yang biasa disebut dengan keadilan restoratif telah terakomodasi dalam hukum Nasional, meskipun dalam porsi kecil.

Nah, terkait konsep dasar keadilan restoratif dari kejahatan narkota dan psikotropika ini, Polda Kaltim merujuk pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyelesaian perkara harus sesuai dengan Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, di mana persyaratan dalam pasal tersebut harus terpenuhi.

Jika salah satu tidak terpenuhi maka pihak penyidik tidak akan merekomendasikan penyelesaian perkara melalui restorative justice sehingga perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Restorative justice dapat diterapkan apabila terlapor memenuhi syarat ketika tertangkap tangan oleh penyidik polisi, jika ditemukan barang bukti pemakaian satu hari sesuai dengan peraturan.

Misalnya sabu maksimal 1 gram, esktasi maksimal 8 butir, heroin maksimal 1,8 gram, kokain maksimal 1,8 gram, ganja maksimal 5 gram, daun koka maksimal 5 gram, meskalina maksimal 5 gram, kelompok psilosobyn maksimal 3 gram, kelompok LSD maksimal 2 gram, dan kelompok PCP maksimal 3 gram.

Kemudian, tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.

Selanjutnya, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.