Pro Kontra IKN, Aster TNI: Keputusan yang Bermanfaat Harus Didukung

Progres Infrastruktur 

Sementara itu, Ketua Bidang Perencanaan Penataan Kawasan, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dwityo Akoro Soeranto memastikan pembangunan infrastruktur IKN yang saat ini terus diakselerasi, menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca juga: Kementerian PUPR Bantah Kualitas Kantor Presiden dan Istana Negara Downgrade

"Progres pelaksanaan paket fisik terkontrak dari Tahun 2020 hingga 2024 yang mencakup Batch 1, Batch 2, Batch 3 mencakup 106 paket dengan progres 47,3 persen," urai Koko, sapaan akrabnya.

Koko melanjutkan, ratusan paket itu merupakan pekerjaan infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan dengan total nilai anggaran Rp 83,66 triliun.

Menurutnya, sesuai dengan target linimasa pembangunan di IKN, pada tahun 2022-2024, Kementerian PUPR memprioritaskan penyelenggaraan infrastruktur dasar.

Antara lain membangun Gedung Perkantoran, Rusun ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Jalan dan Jembatan, Bendungan, Embung, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terapdu (TPST), Instalasi Pengolahan Air (IPA), dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penyediaan infrastruktur ini untuk memastikan terwujudnya ekosistem bekerja, bermukim, serta beraktivitas dalam lingkup ekonomi dan sosial di IKN.

Baca juga: Otorita IKN: Komersialisasi Taksi Terbang Perlu Kajian Lebih Lanjut

Infrastruktur dasar tersebut juga diarahkan untuk memberikan layanan terhadap Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang menjadi cikal bakal dalam mendorong transformasi ekonomi bagi seluruh wilayah di IKN.

"Selain itu, mendukung pencapaian target IKN pada tahun 2045 antara lain terkait pengembangan angkutan massal berbasis jalan, pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi, serta pencapaian net zero emission 100 persen terbarukan," tuntas Koko.