Akibat Tambang Ilegal, Kehancuran Lingkungan IKN Tembus Rp 1 Triliun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Di tengah ambisi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai smart forest city, kawasan konservasi vital Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, justru menjadi lokasi mega skandal tambang batu bara ilegal dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Bareskrim Polri, Polda Kalimantan Timur (Kaltim), Kodam VI Mulawarman, dan Otorita IKN, menegaskan komitmen untuk melawan aktivitas ilegal di wilayah strategis nasional, menyusul penangkapan pemodal berinisial M yang sempat melarikan diri.

Baca juga: Tambang Ilegal Gasak IKN, Rugikan Negara Rp 80 Miliar

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh Irhamni, mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan jaringan terstruktur dan merugikan negara secara masif.

Kerugian yang paling mencolok bukan hanya pada hasil tambang, tetapi pada kerusakan ekologis.

Menurut perhitungan ahli, biaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan Tahura Bukit Soeharto pasca-perusakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Aktivitas ilegal ini telah membuka lahan sekitar 300 hektar di dalam kawasan konservasi, dengan fokus di Tahura Bukit Soeharto, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara," ungkap Irhamni, Sabtu (8/11/2025).

Baca juga: Kalimantan Tak Bebas Gempa, BMKG Perkuat Mitigasi IKN dari Ancaman Sesar Tarakan

Polisi menyita sekitar 6.000 ton batu bara ilegal senilai sekitar Rp 100 miliar di Pelabuhan Kariangau Terminal (KKT) Balikpapan, serta dokumen transaksi yang sedang dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pemodal Sempat Kabur

Kasus ini semakin intensif dengan terungkapnya peran tersangka utama dan modus yang digunakan.

Tersangka M, perwakilan dari perusahaan PT WU yang bertindak sebagai pemodal sekaligus penjual batu bara ilegal, berhasil diamankan setelah sempat melarikan diri selama dua bulan.

Penangkapan M menegaskan komitmen Polri untuk membongkar seluruh jaringan, termasuk pemodal, penadah, dan pihak yang memfasilitasi.

Baca juga: ASN Otorita IKN Digembleng Ala Militer Selama 15 Hari

Para pelaku mengeruk batu bara dari kawasan Tahura, menimbunnya di area PT WU, memasukkan ke dalam ribuan karung, dan mengemasnya dalam peti kemas, seolah-olah berasal dari pemasok resmi.

Irhamni juga menyebut adanya modus pembuatan dokumen palsu dan penggunaan camp palsu untuk menyamarkan asal batu bara.

Tidak Ada Pengalihan Isu

Kasus ini mencatat total tujuh laporan polisi sejak 2023, dengan delapan tersangka dan lahan terdampak 30 hektar di Tahura Bukit Soeharto.

Irhamni menegaskan kawasan Tahura Bukit Soeharto adalah marwah negara dan bagian integral dari kawasan penyangga IKN.

"Kawasan ini adalah marwah negara, dan kami tidak akan mentolerir perusakan lingkungan di wilayah strategis nasional,” ujarnya.

Baca juga: Demi Langit IKN dan ALKI II, Konstruksi Satrad Dipercepat, Pekerja Ditambah

Sementara itu Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri, menambahkan bahwa penindakan ini adalah upaya terencana dan terukur, membantah tudingan media asing yang menyebut penanganan ini sebagai upaya pengalihan isu.

Aktivitas ilegal di Tahura Bukit Soeharto sudah terjadi lama bakhan sebelum IKN, dan kini menjadi tanggung jawab Otorita IKN untuk memastikan fungsi konservasi berjalan semestinya.

Polri berkomitmen tinggi untuk melanjutkan penyidikan hingga tuntas, membongkar seluruh jaringan dan memastikan hasil kejahatan dikembalikan kepada negara.

Pengawasan akan diperkuat dengan patroli rutin dan teknologi drone untuk mempersempit ruang gerak para pelaku.