Pisau Bedah IAI: Koreksi Prabowo atas Desain IKN untuk Investasi Iklim

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini dinggap bukan lagi sekadar narasi pemindahan pusat gravitasi ekonomi dan administrasi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, IKN memasuki fase "pendewasaan desain" yang lebih adaptif.

Sebuah pergeseran paradigma sedang terjadi: dari ambisi kemegahan fisik menuju urgensi ketahanan iklim yang berbasis pada kecerdasan ekologis.

Baca juga: Mengapa IKN Disebut Pakar Kebijakan Publik Amerika Proyek Ambisius?

Intervensi Presiden terkait desain Kompleks Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif pun memicu diskursus menarik di ruang publik, politik, maupun kalangan profesional.

Banyak yang bertanya: Apakah ini merupakan interupsi terhadap hasil sayembara yang sudah final, atau justru sebuah langkah visioner untuk memastikan IKN tidak menjadi "hutan beton" yang gagal bernapas?

Desain Sebagai Organisme yang Berevolusi

Secara historis, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN adalah produk intelektual dari sayembara arsitektur Nasional tahun 2022.

Desain tersebut telah melewati kurasi ketat hingga mencapai tahap Detail Engineering Design (DED).

Namun, arsitektur di level ibu kota negara tidak pernah bersifat final hingga ia benar-benar mampu merespons tantangan tapaknya.

Baca juga: Apa Ibu Kota Indonesia, Jakarta atau IKN?

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI., AA, atau yang akrab disapa Boegar, memberikan perspektif akademik yang mencerahkan.

Baginya, langkah Presiden Prabowo bukanlah sebuah pembatalan, melainkan penyempurnaan yang esensial.

Boegar juga menekankan, dalam perspektif perencanaan kota, desain IKN tidak boleh kaku atau statis. Ia harus adaptif terhadap tantangan ekologis nyata.

"Permintaan Presiden untuk menambah area hijau dan embung harus dipahami sebagai upaya sinkronisasi antara desain bangunan dengan mitigasi tantangan mikroklimat ekstrem di Kalimantan," ujar Boegar saat dihubungi Kompas.com, pada Sabtu (17/01/2026).

Mitigasi Karhutla sebagai Benteng Ekologis

Koreksi atas desain yang diminta Presiden Prabowo berakar pada realitas geografis. Sebagaimana diketahui, Kalimantan memiliki karakteristik lanskap berhutan yang rentan terhadap kekeringan musiman dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta (Kamis, 15/01/2026).

Baca juga: Otorita IKN Gusur 39 Lapak Besi Tua dan 18 Lapo Tuak Ilegal

Dia menegaskan bahwa Presiden sangat memperhatikan detail dan fungsi. Penambahan embung bukan sekadar elemen estetika lanskap, melainkan bertujuan untuk menciptakan cadangan air alami dan menyeimbangkan iklim mikro.