Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Kerawanan IKN, Asintel Kodam VI: Perlu Langkah Antisipatif

Kompas.com, 1 April 2024, 06:02 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam VI/Mulawarman Kolonel Inf Faizal Rizal memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif yang lebih intensif dalam menghadapi situasi menonjol pasca Idulfitri 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim).

Satu di antaranya adalah Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Faizal menilai perhelatan hari jadi Kemerdekaan RI ini sangat rawan, mengingat sebelumnya ada permasalahan terkait surat Otorita IKN.

Surat dimaksud tertanggal 4 Maret 2024 yang dikeluarkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN dengan Nomor: 179/DPP/OIKN/III/2024 perihal Undangan arahan atas Pelanggaran Pembangunan yang Tidak Berizin dan atau Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN.

Baca juga: Kerugian Lingkungan akibat Korupsi Timah Bisa Danai Separuh IKN

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN juga mengeluarkan Surat Teguran Pertama No. 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024, bahwa dalam jangka waktu 7 hari agar warga segera membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan. 

Faizal menuturkan, permasalahan yang timbul akibat surat yang ditujukan kepada para pendatang itu menimbulkan kerawanan. Hal inilah yang harus diantisipasi dengan intensif.

"Itu bukan penduduk adat (masyarakat hukum adat), itu pendatang," ujar Faizal dalam kata sambutannya saat Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Media dan Yatim Piatu di GOR Mulawarman, Balikpapan, Minggu (31/3/2024).

Menurut Faizal, wilayah Kaltim harus dijaga. Dengan langkah antisipatif, pembangunan IKN bakal berjalan dengan baik.

Baca juga: Dampak IKN, Butuh Upaya Ekstra Kawal Inflasi di Kalimantan

Demikian halnya dengan pembangunan obyek vital Nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) PT Pertamina (Persero) juga perlu dikawal agar berjalan dengan baik.

"Jangan sampai kerawanan ini mengganggu agenda Nasional seperti IKN. Semoga Kaltim khususnya bisa diapreasiasi sebagai wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif," imbuh Faizal.

Pasalnya, menurut Faizal, dengan adanya pembangunan IKN, perekonomian Kaltim meningkat menjadi di atas rata-rata Nasional yakni 6-7 persen sehingga menciptakan kesejahteraan.

"Mari kita amankan dan sukseskan IKN bersama," ajak Faizal.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi yang mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah.

"Bagaimana membuat wilayah Kaltim aman nyaman dan kondusif membuat pembangunan di sini lancar, diperlukan koordinator perencana intelijen wilayah," cetus Hardani.

Pasukan Gabungan

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) VI Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto memastikan, pasukan gabungan akan diterjunkan untuk pengamanan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024 di IKN.

Baca juga: Kemenko Polhukam Berencana Bangun Sistem Pertahanan Semesta di IKN

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau