Kompleks Legislatif dan Yudikatif di IKN Tuntas Desember 2027

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) diklaim bukan hanya tentang gedung-gedung pemerintahan, tetapi pemindahan seluruh "jantung" politik Indonesia.

Sinyal kuat dari pemerintah kini semakin jelas, dengan target ambisius untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN pada Desember 2027.

Optimisme ini menguar pasca diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 tahun 2025 yang menjadi payung hukum yang memuat peta jalan detail dan target terukur pembangunan IKN pada 30 Juni 2025.

Tender Jalan, Pembangunan Dimulai

Keraguan publik tentang kelanjutan IKN, terutama pembangunan kompleks Parlemen, kini mulai terjawab.

Baca juga: IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik, Kapan Terwujud? Ini Target Prabowo

Otorita IKN telah menerima kunjungan langsung dari Kementerian Keuangan untuk meninjau progres di lapangan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN, Almi Mardhani, mengonfirmasi bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sedang memasuki tahap tender.

"Mudah-mudahan berkontrak akhir Oktober," kata Almi, dikutip Kompas.com, Minggu (21/9/2025).

Dengan estimasi pengerjaan sekitar 27-28 bulan, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, memungkinkan para anggota dewan dan jajaran yudikatif untuk mulai berkantor di ibu kota baru.

Baca juga: Prabowo Teken Perpres Baru, IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa IKN akan menjadi pusat kekuasaan negara yang utuh, bukan hanya pusat eksekutif.

Persiapan Matang Menuju Ibu Kota Politik 2028

Kunjungan pejabat Kementerian Keuangan tidak hanya meninjau lokasi kompleks Parlemen, tetapi juga melihat sejumlah titik vital lainnya.

Mereka memeriksa progres peningkatan Jalan Paket A di KIPP 1B yang sudah mencapai 40 persen, serta meninjau infrastruktur yang sudah terbangun seperti Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Kementerian Koordinator 3, Taman Kusuma Bangsa, dan rusun ASN.

Baca juga: Prabowo Bakal Pindahkan 1.700-4.100 ASN ke IKN

Tinjauan menyeluruh ini menegaskan bahwa pemerintah bergerak secara sistematis. Mereka memastikan, tidak hanya gedung-gedung politik yang siap, tetapi juga seluruh ekosistem pendukung, mulai dari akses jalan, perumahan, hingga fasilitas publik.

Target rampungnya kompleks legislatif dan yudikatif pada 2027 menjadi penanda penting bahwa IKN akan siap sepenuhnya untuk menjalankan perannya sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.