BBT, Institusi Strategis Penyedia Lahan Bandara VVIP dan Tol IKN

"Tujuan lainnya BBT juga untuk lebih menjamin adanya kepastian hak atas tanah bagi investor dan juga masyarakat tentunya,” ujar Parman.

Dari sisi masyarakat, BBT memberikan kepastian hak atas tanah berupa kepastian hukum dan legalitas atas tanah yang masyarakat garap.

Kepastian hukum dan legalitas atas tanah tersebut, diberikan melalui program Reforma Agraria.

Melalui Reforma Agraria, masyarakat akan diberikan Sertifikat Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah selama 10 tahun. 

”Bila dimanfaatkan dengan baik selama periode tersebut maka selanjutnya akan diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM),” imbuh Parman.

Di Bawah Pengawasan Presiden

Untuk diketahui, dari segi struktur organisasi, BBT berdiri langsung di bawah pengawasan presiden dengan komite yang terdiri dari tiga menteri, yakni Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Kabar Terbaru Bandara VVIP IKN, Lahan 22 Warga Belum Dibebaskan

Dengan skema tersebut maka BBT mewujudkan kelengkapan peran Kementerian ATR/BPN sebagai regulator dan administrator di bidang pertanahan.

Jadi, menurut Himawan, ada fungsi operator yang hilang, yang akan dijalankan oleh BBT yang berperan dalam pencadangan tanah untuk kepentingan investasi, Reforma Agraria, pembangunan, pemerataan ekonomi, dan sebagainya.