Adian Napitupulu Yakin IKN Rampung Seluruhnya 2027

Sambutan hangat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, semakin memperkuat narasi kolaborasi ini.

"Dukungan dari DPR RI, khususnya melalui BAM, sangat penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai target. Kami harap bisa bersama-sama menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan keberlanjutan IKN sebagai smart city, sponge city, dan forest city," ungkap Basuki.

Baca juga: Rp 65,3 Triliun Uang Swasta Mengalir ke IKN hingga September 2025

Basuki menambahkan, IKN dibangun dengan tiga pilar utama yakni smart city untuk integrasi teknologi digital dalam tata kelola; sponge city untuk ketahanan terhadap banjir melalui desain urban yang menyerap air; serta forest city untuk pelestarian hutan seluas 75 persen kawasan, menjadikan IKN sebagai model kota hijau di tengah krisis iklim global.

Otorita IKN sendiri terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, serta melibatkan swasta dan masyarakat adat.

Data internal Otorita IKN menunjukkan bahwa hingga September 2025, progres Tahap II sudah mencapai 60 persen, dengan fokus pada infrastruktur dasar seperti jalan tol dan utilitas.

Dukungan BAM DPR RI diharapkan mempercepat fase relokasi ASN dan pembangunan simbolis seperti Istana Negara, yang direncanakan selesai 2026.

Tanpa kolaborasi ini, proyek sebesar IKN berisiko terhambat oleh birokrasi atau aspirasi lokal yang terabaikan.

Tantangan menuju ibu kota yang inklusif

Meski optimis, Adian tak buta terhadap tantangan. Pembangunan IKN di lahan seluas 256.000 hektar ini menghadapi isu seperti keterbatasan SDM lokal, dampak lingkungan, dan integrasi ekonomi dengan Kalimantan Timur.

Kunjungan BAM juga menjadi wadah untuk aspirasi masyarakat Balikpapan dan sekitarnya, yang khawatir akan inflasi harga dan migrasi penduduk.

Baca juga: Seluk Beluk IKN Ibu Kota Politik, Langkah Akselerasi Prabowo

Adian menjanjikan bahwa DPR akan mendorong program pemberdayaan UMKM lokal, agar IKN tak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga katalisator pertumbuhan inklusif.

"IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota dari Jakarta yang macet dan banjir; ia adalah manifestasi visi besar untuk mendesentralisasi pembangunan, mengurangi beban Jawa, dan membangun identitas baru Indonesia di pulau Borneo," cetusnya.

Dengan rampung 2027, IKN diharapkan fungsional sebagai ibu kota politik pada 2028, diikuti pemindahan bertahap lembaga negara hingga 2030.

Hal ini berpotensi menciptakan 1,7 juta lapangan kerja dan kontribusi Rp 466 triliun terhadap PDB nasional, menurut proyeksi Otorita IKN.