Menteri PU Jamin Istana Wapres di IKN Tuntas Dikerjakan, Konstruksi Dikebut

NUSANTARA, KOMPAS.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi sekadar wacana pembangunan, melainkan sebuah hitungan mundur politik dan konstruksi yang ketat.

Setelah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, fokus kini tertuju pada progres infrastruktur krusial, terutama gedung-gedung pemerintahan vital seperti Istana Wakil Presiden (Wapres).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doy Hanggodo mengakui bahwa penyelesaian proyek-proyek vital ini, termasuk Istana Wapres, masih menjadi "pekerjaan rumah" (PR) yang harus diselesaikan di bawah skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract atau MYC).

Baca juga: Skandal Emas Hitam Ilegal di Wilayah Delineasi IKN, 7 Truk Disita Satgas Gabungan

Untuk itu Dody memastikan komitmen pemerintah untuk menuntaskan seluruh proyek MYC di IKN.

"Proyek-proyek ini adalah urat nadi yang akan menentukan apakah IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tenggat waktu yang ditetapkan," ujar Dody, Jumat (3/10/2025).

Selain Istana Wapres, proyek-proyek MYC IKN yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi: Jalan Tol IKN (termasuk 10 ruas konektivitas utama), Kantor Kementerian Koordinator, Masjid Negara IKN, Jalan Sumbu Kebangsaan, dan Immersed Tunnel (Terowongan Bawah Laut) Sungai Sepaku.

Meskipun tanggal pasti penyelesaian Istana Wapres tidak disebutkan, fokus Kementerian PU pada proyek MYC mengindikasikan bahwa target serah terima gedung-gedung pemerintahan utama ini harus rampung dalam waktu dekat, sejalan dengan ambisi politik di tahun 2028.

Baca juga: HPK IKN Terbakar, Ujian Standar Keselamatan Proyek Terbesar Negara

Selain itu, salah satu pilar utama kesiapan IKN adalah konektivitas. Kementerian PU sedang membangun 10 ruas konektivitas IKN.

Termasuk Tol IKN Seksi 1 hingga Seksi 6, serta Immersed Tunnel Sungai Sepaku, yang semuanya dirancang untuk menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan Samarinda secara cepat.

Komitmen Prabowo

Komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan IKN ibu kota politik pada 2028 tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Dokumen ini secara rinci memaparkan target kuantitatif yang harus dicapai dalam tiga tahun ke depan, yang terbagi menjadi dua fokus utama: pembangunan fisik dan pemindahan pemerintahan.

Baca juga: 608 Pekerja Terdampak Kebakaran HPK IKN Garap Rusun TNI

Ada pun target kuantitatif kesiapan IKN Tahun 2028:

• Luas Area Terbangun (KIPP dan sekitar): 800–850 hektar
• Persentase Pembangunan Gedung & Perkantoran: 20 persen
• Persentase Pembangunan Hunian Layak & Terjangkau: 50 persen
• Cakupan Sarana Prasarana Dasar Kawasan: 50 persen
• Indeks Aksesibilitas & Konektivitas: 0,74
• Jumlah ASN yang Dipindah/Ditugaskan: 1.700–4.100 orang
• Cakupan Layanan Kota Cerdas (Smart City): 25 persen

Menyelesaikan Ekosistem Politik dan Hukum

Untuk mencapai target 2028, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah ditugaskan untuk fokus menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif (kantor dan huniannya). Target penyelesaian untuk kedua ekosistem pendukung ini ditetapkan pada tahun 2027.

Baca juga: Otorita IKN Siapkan Lahan 62,9 Hektar untuk Kantor Kedutaan Besar

Ini menunjukkan bahwa kesiapan IKN tidak hanya diukur dari selesainya Istana Presiden atau Istana Wpres saja, melainkan dari berfungsinya seluruh roda politik dan hukum negara.

Dengan demikian, rampungnya Istana Wapres dan infrastruktur MYC lainnya adalah prasyarat vital yang menentukan apakah IKN akan benar-benar dapat menyambut status barunya sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.