Bandara VVIP IKN Jadi, Harga Tanah di PPU Bakal Naik, Sekarang Rp 200.000 Per Meter Persegi

Penawaran pemanfaatan HPL ini memberikan kepastian hukum dalam mendukung ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan seperti pelabuhan, bandara, terminal, kantor pemerintahan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus hingga kawasan pariwisata.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Bank Tanah Bambang Brodjonegoro mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di HPL Badan Bank Tanah.

Baca juga: Temuan BPK: 5 Area Hasil Pengadaan Tanah IKN Belum Bersertifikat

Menurutnya, PPU akan menjadi wilayah yang punya potensi tinggi untuk tumbuh. Bambang menuturkan, Badan Bank Tanah menawarkan konsep eco city dalam rencana induknya di PPU.

Konsep ini menawarkan kota sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan untuk kembali ke alam dan menghemat energi, mendorong kota menghadirkan ruang terbuka hijau, dan manajemen kota yang seimbang pada aspek lingkungan, ekonomi, sumber daya alam, dan manusianya sendiri.

Eco city tak sekadar memperluas ruang hijau, efisien akan energi, tetapi perilaku manusia di dalamnya juga menjadi perhatian.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Area pembangunan Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Baca juga: BPK: Manajemen Pasokan Material dan Alat Konstruksi IKN Belum Optimal

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun menegaskan, pemerintah daerah mendukung 100 persen Badan Bank Tanah dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas tinggi bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor.

Makmur siap memberikan ’karpet merah’ untuk investasi yang masuk ke daerahnya.

”Apa yang investor inginkan terkait percepatan investasi, saya di depan. Saya berikan karpet merah. saya ditugaskan Presiden untuk memberi kepastian hukum kepada investor. Tanah dari Badan Bank Tanah juga sudah mendapat kepastian hukum,” tegas dia.

Meski demikian, Makmur menitipkan pesan kepada investor yang akan berinvestasi di PPU, jangan membuat masyarakat menjadi korban atau penonton, tapi mereka harus bisa diberdayakan. Saat ini ada sekitar 16.000 tenaga kerja yang siap diberdayakan.

"Kalau ada gap kemampuan, itu tugas saya untuk meningkatkannya. Kalau ada yang bisa dikerjakan masyarakat lokal, tolong diberdayakan, jangan ada sampai konflik sosial. Berdayakan UMKM juga. Apalagi UMKM di PPU itu meningkat 400 persen,” pungkas dia.