Belanja Negara di IKN Tembus Rp 11,38 Triliun, Digunakan Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin terlihat nyata dari tingginya realisasi belanja negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur mencatat serapan anggaran IKN telah mencapai angka impresif hingga pertengahan November 2025, 

Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, mengungkapkan bahwa dari total pagu tahun 2025 sebesar Rp 14,48 triliun, realisasi belanja untuk IKN telah menembus Rp 11,38 triliun, atau setara dengan 78,59 persen tingkat penyerapan.

Baca juga: Sederet Alasan Pemerintah Belum Pindahkan ASN ke IKN

Angka serapan yang tinggi ini tidak hanya menunjukkan percepatan pembangunan fisik, tetapi juga fokus pada penguatan fondasi sosial dan lingkungan.

Realisasi anggaran sebesar Rp 11,38 triliun tersebut tidak hanya digunakan untuk membangun gedung pemerintahan inti.

"Alokasi ini juga mencakup infrastruktur dasar, ekosistem lingkungan, dan modal manusia (human capital)," ujar Edih, seperti diwartakan Antara, Rabu (26/11/2025).

Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan fisik krusial seperti preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, permukiman, dan bangunan gedung.

Baca juga: Prabowo Dinilai Telah Terikat IKN secara Politis Lewat Perpres 79

Ini termasuk penyediaan akses rumah layak huni, jaringan air tanah dan air baku, air minum layak, serta sanitasi yang memadai.

Anggaran juga diarahkan pada operasional dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, pengendalian banjir, dan drainase.

Yang tak kalah penting, dana digunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, dan rehabilitasi hutan, menegaskan visi IKN sebagai Smart Forest City.

Anggaran juga digunakan untuk tunjangan dan insentif guru, bantuan kepada lembaga pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan renovasi gedung/bangunan sekolah.

Baca juga: Investasi KPBU Rp 158,73 Triliun Mengucur ke IKN

Sementara alokasi lain adalah mencakup pengadaan alat laboratorium, Program Desa Pangan Aman, layanan pengendalian faktor risiko penyakit, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan secara spesifik, penanganan stunting di kawasan IKN.

Kontribusi IKN terhadap Belanja Negara Kaltim

Anggaran IKN sebesar Rp 14,48 triliun merupakan bagian signifikan dari total belanja negara untuk Kalimantan Timur yang mencapai Rp 65,69 triliun pada tahun 2025.

Total alokasi APBN melalui DJPb Kaltim untuk IKN sejak tahun 2021 hingga tahun ini telah mencapai Rp 100 triliun, menunjukkan skala investasi Pemerintah Pusat di wilayah ini.

Baca juga: Belum Ada Insentif Pengganti Pemangkasan Hak Atas Tanah IKN

Tingginya serapan belanja K/L (Kementerian/Lembaga) di Kaltim yang mencapai 75,48 persen atau Rp 17,68 triliun dari pagu Rp 23,43$ triliun secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Satuan Kerja (Satker) Pembangunan IKN.

Sementara itu, belanja Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi 76,21 persen (Rp 32,21 triliun), didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).