Membedah Desain Green Building DPR RI di IKN Senilai Rp 1,84 Triliun

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak mewujudkan visi sebagai smart forest city.

Setelah merampungkan Istana Negara dan sejumlah kantor kementerian, kini giliran pilar legislatif yang dipastikan pembangunannya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali dipercaya oleh negara untuk menggarap proyek vital, yaitu Gedung dan Kawasan DPR RI di IKN, dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,84 triliun.

Baca juga: Narasi Senyap Keadilan Tanah di IKN, dan Jaminan Negara 10 Tahun

Penandatanganan kontrak kerja yang berlangsung di Kantor Kemenko 4 IKN ini disaksikan langsung oleh Ketua Otorita IKN (IKN) Basuki Hadimuljono.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu dua tahun, dan diharapkan rampung pada akhir 2027.

Lebih dari sekadar menyediakan ruang kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lembaga legislatif, gedung seluas 85.903 meter persegi ini dirancang sebagai pusat pembuat kebijakan yang merefleksikan nilai-nilai keberlanjutan dan budaya Indonesia.

WSKT Kompleks perkantoran dan apartemen DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dari Jakarta ke IKN: Transformasi Arsitektur Legislatif

Gedung DPR RI di IKN akan dibangun secara fundamental berbeda dari kompleks legislatif yang ada di Jakarta.

Perbedaan paling mencolok terletak pada desainnya yang mengadopsi konsep green building, menjadikannya jantung legislasi yang selaras dengan alam.

Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko, menjelaskan, desain gedung mengangkat tiga elemen kunci.

Baca juga: Bandara Internasional Nusantara IKN Beroperasi, Siap Komersial 2026

Pertama, breathing facade (fasad bernapas), di mana sebagian besar jendela pada fasad dirancang operasional dan fleksibel.

Desain ini memungkinkan pengaturan aliran udara alami sesuai kebutuhan kenyamanan termal.

Melalui pendekatan ini, gedung DPR IKN memprioritaskan peningkatan ventilasi, efisiensi energi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta adaptif terhadap perubahan cuaca dan orientasi bangunan.

WSKT Kompleks apartemen untuk ASN DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Hal ini ditampilkan melalui komposisi garis vertikal, horizontal, dan diagonal pada desain gedung, memberikan kesan unik, agung, sekaligus merepresentasikan identitas bangsa.

Baca juga: Reforma Agraria BBT di Sekitar IKN Jadi Acuan di Seluruh Indonesia

Ketiga, gedung ini akan menghadirkan desain pilotis dan serambi untuk menciptakan kesan agung dan menjulang, namun pada saat yang sama berfungsi sebagai elemen penyambut.

Desain ini menyediakan ruang sosial informal pada setiap akses masuk, mendorong interaksi dan kolaborasi, berbeda dengan kesan kaku yang sering melekat pada kantor pemerintahan.

WSKT Kompleks apartemen untuk ASN DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Komponen Proyek dan Komitmen Forest City

Proyek ini mencakup pembangunan Gedung DPR A, B1, dan C1, serta infrastruktur penunjang kawasan.

Waskita akan mengerjakan Jalan Kawasan Blok DPR I, Pedestrian & Cyclists Entrance, fasilitas olahraga, dan landscape Kawasan Blok DPR I.

Sesuai konsep smart forest city IKN, pembangunan ini mengedepankan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca juga: Ada 10 Titik Rawan Banjir di IKN, Bagaimana Otorita Mengatasinya?

Artinya, kawasan ini tidak hanya dikelilingi pepohonan, tetapi juga direncanakan setiap lantai gedung akan dilengkapi dengan berbagai tumbuhan.

"Integrasi vegetasi ke dalam struktur bangunan (biofilik) akan meningkatkan kualitas udara, mengurangi jejak karbon, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif bagi ASN dan anggota DPR," papar Ari, Jumat (5/12/2025).

WSKT Kompleks apartemen dan perkantoran untuk ASN DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN)

"Diharapkan, bangunan tersebut dapat memudahkan para ASN dan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Dengan target penyelesaian dua tahun, Waskita Karya berkomitmen untuk menyelesaikan proyek secara tepat waktu sambil tetap memperhatikan mutu, sesuai dengan pengalaman 65 tahun sebagai BUMN Konstruksi.

Baca juga: Ancaman Tambang Ilegal Mengintai IKN, Otorita Siapkan Strategi Perang

Sebelumnya, Waskita telah merampungkan banyak pembangunan gedung pemerintah, seperti Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku, dan Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.

Gedung DPR RI di IKN tidak hanya menjadi pusat pembuat kebijakan yang berfungsi penuh, tetapi juga akan menjadi simbol arsitektur Indonesia modern yang tangguh, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal, menegaskan bahwa kemajuan politik dan pembangunan lingkungan dapat berjalan seiring di ibu kota baru.