Seluruh Transaksi di PPU Bakal Menggunakan QRIS, Bagaimana dengan IKN?

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memastikan seluruh transaksi di Kabupaten PPU akan menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Ini merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.

Makmur menyampaikan hal tersebut kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

"Kalau di PPU iya semua mengarah ke sana. Kami bekerja sama dengan Bank Kaltimtara," ungkap Makmur.

Baca juga: Kunjungi IKN, Dubes Inggris Dukung Konsep Kota Hutan dan Netral Karbon

Kendati demikian, lanjut Makmur, kebijakan penggunaan QRIS khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan kewenangannya.

Hal itu sepenuhnya ada pada Otorita IKN (OIKN) meskipun Kecamatan Sepaku di mana lokasi IKN berada merupakan bagian dari wilayah PPU.

Guna meningkatkan penggunaan transaksi berbasis QRIS ini, Pemkab PPU akan giat melakukan sosialisasi, menyusul penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Indonesia perihal kerja sama dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan Kabupaten PPU, Kamis (22/2/2024).

Sekretaris Daerah PPU Tohar menuturkan ruang lingkup kesepakatan yakni sistem perbankan, seperti pembayaran non tunai maupun layanan bank lainnya, sampai dengan persoalan yang berkaitan dengan perekonomian daerah.

Tanggung jawab besar kaitannya dengan penjagaan inflasi di daerah, khususnya yang berpengaruh besar terhadap timbulnya inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masayarakat.

Baca juga: Megahnya Garuda Raksasa yang Tegak Berdiri di Ibu Kota Nusantara

Dia menyebut sudah dilakukan banyak hal melalui kerja sama ini seperti digitalisasi pembayaran yang sudah tuntas di tingkat badan publik. Hanya saja dia mengakui untuk di tingkat masyarakat masih belum selesai.

“Karena ada budaya dan tradisi masyarakat. Butuh sosialisasi masif,” ujarnya.

Tohar mengatakan, masih perlu adanya pendampingan di masyarakat secara terus menerus baik dari sektor pertanian maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan R Bambang Setyo Pambudi dalam menjelaskan, kerja sama yang dibangun melalui nota kesepahaman ini sudah berjalan lama.

Penandatanganan kali ini bersifat pembaruan setiap lima tahun untuk meningkatkan kerja sama. Dia menyebut melakukan sinergi dalam pengendalian inflasi baik dalam menjaga stabilitas maupun mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: IKN Makin Ramai, Sudah Ada Empat Gerai Indomaret Beroperasi

“Sehingga tadi lingkup kerja sama kita kan banyak ya, ada pengendalian inflasi baik melalui pasar murah, klaster pangan, dan lainnya. Kita juga melakukan pengembangan sektor riil baik itu pengembangan UMKM, berkaitan dengan pangan, fashion, kriya, dan sebagainya,” ucapnya.

Dia juga menambahkan kerja sama ini juga mendorong peningkatan sistem pembayaran untuk pajak maupun sosialisasi pemanfaatan sistem pembayaran melalui QRIS dan kartu.