Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 65,3 Triliun Uang Swasta Mengalir ke IKN hingga September 2025

Kompas.com, 27 September 2025, 08:49 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak bisa dilepaskan dari arus investasi swasta yang telah mencapai Rp 65,3 triliun hingga September 2025.

Angka yang berasal dari 49 pelaku usaha melalui 52 perjanjian kerja sama, menjadi bukti bahwa pembangunan IKN bukan hanya tugas negara, tapi kolaborasi yang menjanjikan keuntungan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah baru saja mengukuhkan komitmen ini melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang ditetapkan pada 30 Juli 2025 di Jakarta.

Baca juga: Sejarah Baru Reforma Agraria, Warga Terdampak IKN Terima Sertifikat Hak Pakai

Regulasi ini bukan sekadar dokumen birokrasi, tapi sinyal hijau tegas untuk percepatan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

"Perpres ini memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun investor agar tidak meragukan kelanjutan pembangunan IKN yang terus berjalan," tegas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Jumat (26/9/2025).

Dengan target pemindahan 1.700 hingga 4.100 ASN secara bertahap hingga 2029, dan proyeksi 9.500 ASN, IKN siap menjadi pusat pemerintahan modern yang kolaboratif dan berdaya saing global.

Dari Hutan ke Smart City

Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah melahirkan infrastruktur ikonik yang membuat dunia melirik.

Istana Garuda yang menjulang, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit canggih, hotel mewah, hingga bandara VVIP, semua ini lahir dari sinergi APBN dan investasi swasta.

Baca juga: Seluk Beluk IKN Ibu Kota Politik, Langkah Akselerasi Prabowo

Selain itu, diterapkan juga Standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), ditambah Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk monitoring real-time.

Proyek multiyears seperti Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan Tol Balikpapan–IKN dipastikan rampung akhir 2025, menjembatani ke tahap kedua yang lebih ambisius.

Tahap kedua (2025–2028) akan jadi pesta besar yakni pemindahan ASN massal, gedung legislatif dan yudikatif, infrastruktur konektivitas supercepat, ruang terbuka hijau seluas taman Eden, penataan kawasan Sepaku, serta investasi pendidikan.

Baca juga: Purbaya Pastikan Duit Negara untuk IKN Tetap Mengalir

Hingga kini, 44 tower hunian siap huni sudah menanti para ASN, dengan 3 tower hampir selesai dan 4 lagi dalam pembangunan.

Uang Swasta

Investasi swasta menjadi jantung denyut IKN. Hingga September 2025, realisasi non-APBN ini mencapai Rp 65,3 triliun, melibatkan raksasa-raksasa seperti Agung Sedayu Group, Sinarmas, Adaro, hingga konsorsium internasional.

Baca juga: Perpres 79 Tahun 2025 Redam Polemik soal Nasib IKN

Angka ini melonjak dari Rp 62,08 triliun pada April 2025, menunjukkan akselerasi pesat yang didorong Perpres 79/2025.

"Investasi ini bukan hanya uang, tapi komitmen membangun kota livable dan lovable," kata Basuki, menekankan bagaimana dana swasta mendanai superblock senilai Rp 20 triliun hingga hotel bintang lima Rp 3 triliun.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau