Polemik IKN Memanas: NasDem Desak Moratorium, Istana Tegas Lanjut

NUSANTARA, KOMPAS.com - Dalam seminggu terakhir, perdebatan seputar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendominasi pemberitaan.

Dua kubu utama, yakni pemerintah yang bersikeras melanjutkan proyek dan sejumlah anggota DPR yang menyerukan penghentian sementara, menciptakan dinamika menarik yang menjadi sorotan publik.

Kondisi ini mencerminkan kompleksitas dan urgensi proyek IKN bagi masa depan Indonesia. 

Desakan Moratorium dan Pertimbangan Fiskal

Desakan untuk moratorium atau setidaknya penyesuaian pembangunan IKN datang dari beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah satu suara yang paling menonjol berasal dari Partai Nasdem.

Baca juga: Komisi XIII Sebut IKN Siap Beroperasi, Desak Percepatan Perpindahan

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menyuarakan agar Presiden RI Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.

Namun, jika hal tersebut belum memungkinkan, Nasdem mengusulkan agar pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan IKN sementara waktu.

Argumentasi Saan Mustopa didasarkan pada pertimbangan kemampuan fiskal negara dan prioritas nasional yang mungkin perlu disesuaikan.

Ia menyarankan agar IKN sementara ini difungsikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur saja.

Sementara itu, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, melalui revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Baca juga: IKN Telan APBN Ratusan Triliun, PKB: Jangan Sampai Proyek Mercusuar Gagal

Menurut Partai Nasdem, usulan ini bertujuan untuk menghindari polemik berkepanjangan yang dapat menguras energi, sekaligus mencegah infrastruktur IKN yang telah dibangun menjadi terbengkalai.

Istana: IKN Rampung 3 Tahun ke Depan

Desakan ini bersambut tepisan, Pemerintah Indonesia secara tegas menepis berbagai wacana penghentian atau moratorium proyek IKN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, berulang kali menekankan komitmen kuat pemerintah.

Dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 25 Juli 2025, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.

Baca juga: Istana Angkat Bicara: Pembangunan Inti IKN Rampung dalam 3 Tahun

"Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," ujar Prasetyo.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan sarana dan prasarana inti IKN dalam waktu 3 tahun ke depan, sesuai target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.