Ciputra Vs OIKN Buka-bukaan Soal Rusun KPBU ASN yang Tak Kunjung Dibangun

Khusus Ciputra, ungkap dia, SLA yang diajukan sudah tuntas sekitar tiga minggu lalu, atau Mei 2024.

Baca juga: Air Siap Minum di IKN Gunakan Teknologi Hijau Ozon

Di sisi lain, OIKN menuntut calon investor sudah harus groundbreaking, akhir tahun ini.

Namun, hingga Juni, OIKN tak kunjung menetapkan pemrakarsanya. Padahal untuk sampai pada pelaksanaan peletakan batu pertama harus melalui berbagai proses lagi.

Setelah kurasi, kemudian revisi FS. Selanjutnya setelah FS final diterima, baru ditetapkan sebagai pemrakarsa.

Proses berikutnya adalah pelelangan, dan jika menang, investor akan diberi waktu empat bulan untuk persiapan groundbreaking.

Kendati demikian, Ciputra berkomitmen akan tetap mengikuti jadwal yang ditetapkan OIKN.

Hal ini sebagaimana dikemukakan Direktur PT Ciputra Development Tbk Harun Hajadi, bahwa pembangunan diperkirakan akan dimulai tahun 2025 untuk memenuhi proses baku dari OIKN.

"Kenapa diperkirakan, karena kami mengikuti (proses) dari awal. Tapi ya mungkin saja tiba-tiba dikebut oleh mereka. Jadi, kami tidak pernah menunda, tetap mengikuti schedule sesuai yang ditetapkan OIKN. Memang belum waktunya groundbreaking saja," ungkap Harun.

Apa tanggapan OIKN?

Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi membantah OIKN belum menetapkan SLA dan standar bangunan cerdas atau Bangunan Gedung Cerdas (BGC).

Sebaliknya, Ciputra justru keberatan dengan standar BGC yang telah ditetapkan OIKN melalui Surat Edaran (SE) Kepala OIKN Nomor 009/SE/Kepala Otorita IKN/VIII/2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di IKN.

Baca juga: Jalan Akses Bandara VVIP IKN Habiskan Beton Readymix 10.729 Meter Kubik

Keberatan Ciputra tersebut, menurut Ale, diungkapkan pada tanggal 12 Juni 2024, saat pertemuan dengan agenda pembahasan progres penyusunan dokumen FS apartemen ASN IKN.

Dalam rapat tersebut, Ciputra menyatakan bahwa spesifikasi sistem bangunan yang tercantum dalam pedoman tersebut sangat ekstensif dan berstandar tinggi, yang potensial menyebabkan biaya pembangunan rusun ASN membengkak.

Selain itu, Ciputra juga berpendapat bahwa sistem-sistem berstandar tinggi tersebut masih belum diperlukan di Indonesia.

Di antaranya, pemanfaatan berbagai sensor otomasi bagi pengoperasion gedung melalui ruang kontrol dan digital twin, sistem pengelolaan air, energi, pencahayaan dan sampah cerdas.