FAKTA: Konsep KPI Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan.

Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN baru menggantikan Jakarta yang dinilai tidak lagi memiliki daya dukung memadai.

Melihat rencana panjang dan gerak cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan IKN, perlu diketahui ada Key Performance Index (KPI) yang harus dipenuhi.

Baca juga: Jadi Kota Kembar Astana, Nusantara Siap Bangun Ekosistem Mobilitas Cerdas

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Ada lima Konsep KPI dalam pembangunan KIPP IKN:

1. Kesejahteraan Masyarakat (SOS)

• KIPP IKN harus dapat ditempuh dalam 10 menit menuju fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), dan titik transit.
• Kemudian 70 persen dari total unit residensial teralokasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
• Ruang publik untuk program Nasional, yang mencakup elemen atau simbol representasi semua budaya Indonesia.

2. Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami (EKO)

• Sekitar 70-75 persen merupakan area hijau, dengan 50 persen konservasi tanaman lokal Kalimantan.
• Sementara konservasi tanaman lokal Indonesia mendapat porsi 30 persen.
• Kemudian, 80 persen populasi terlayani akses menuju taman kota, dan 100 persen alur hijau tidak terputus.
• Komitmen Net Zero Emission (NZE) dalam operasionalisasi pada tahun 2045.
• Selanjutnya optimisasi kualitas iklim mikro.

4. Konektivitas Kawasan Transportasi (TRA)

• Sekitar 80 persen transit service comevrage tercapai pada tahun 2045.
• Sekitar 80 persen public transport model share tercapai pada tahun 2045.
• Jarak berjalan kaki ke simpul transit kurang dari 500 meter
• Perpindahan moda maksimal dua kali
• Kecepatan kendaraan pada jam puncak di KIPP minimal 25 kilometer per jam
• Koneksi transit ekspress dari KIPP ke Bandara tahun 2030 kurang dari 50 menit.
• Integrasi fisik, jadwal informasi, pembayaran melalui intelligent transport system (ITS).

5. Infrastruktur Kawasan (INF)

• Konsumsi penggunaan air minum domestik 150 liter per orang per hari.
• Pengurangan timbulan sampah melalui waste to energy (WTE) dan residu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 40 persen.
• Area pengurangan sumber air alternatif kawasan 50 persen
• Penggunaan energi terbaru 100 persen

6. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

• Akses internet dan ketersediaan jaringan nir-kabel (wifi) di area publik 100 persen.
• Ketersediaan fasilitas Data Center.
• Pusat Kontrol Operasi Terintegrasi atau Intergrated Operations Control Center (IOCC).
• Pemerintahan elektronik (E-Government) dalam pelayanan publik 100 persen.