Gaet Investor Swasta, Badan Bank Tanah Tawarkan Skema HGU, HGB dan HP

NUSANTARA, KOMPAS.com - Demi untuk menarik minat investasi swasta, Badan Bank Tanah (BBT) menggelar Site Expose untuk area perkotaan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menuturkan, kegiatan ini merupakan salah satu langkah BBT untuk menggaet partisipasi pihak swasta dalam menciptakan ekonomi berkeadilan di PPU.

Baca juga: Mantapkan Posisi Forest City IKN, Otorita Gelar Konferensi Internasional

”Kami ingin turut serta menciptakan keadilan di bidang pertanahan serta terciptanya ekonomi berkeadilan di PPU. Tapi kami tidak bisa sendirian," ujar Parman dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (29/5/2024).

Selain itu, Parman menjelaskan, kegiatan ini juga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab BBT memberi kepastian hukum dalam mendukung ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan seperti pelabuhan, bandara, terminal, kantor pemerintahan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus hingga kawasan pariwisata.

Oleh karena itu, BBT mengajak calon investor untuk berinvestasi, guna menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya beli bagi masyarakat di PPU dan sekitarnya.

BBT dapat memberikan hak manfaat atas tanah tersebut melalui skema kerja sama pemanfaatan di atas HPL BBT.

Pihak ketiga yaitu swasta baik perorangan maupun badan hukum, akan diberikan status berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas HPL BBT.

Baca juga: Berkunjung ke IKN, Pemilik Burj Khalifa Tertarik Investasi di 3 Sektor

Parman mengatakan, pemanfaatan tanah di atas HPL BBT merupakan upaya untuk menciptakan ekonomi berkeadilan serta membangun magnet pertumbuhan ekonomi baru di PPU. Apalagi, kawasan ini sangat berdekatan dengan IKN.

”Kehadiran BBT di PPU tentu harus bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian di wilayah tersebut. Kami juga mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam menciptakan mesin baru penggerak ekonomi Indonesia di IKN,” kata Parman.

BBT Kepala Badan Bank Tanah (BBT) Parman Nataatmadja, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, dan Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sepakat menawarkan investasi kepada investor di Tanah HPL BBT dengan skema HGB dan HGU.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Bank Tanah Bambang Brodjonegoro mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di HPL BBT.

Menurutnya, PPU akan menjadi wilayah yang punya potensi untuk tumbuh tinggi. Apalagi, terdapat Bandara VVIP IKN serta jalan tol menuju IKN.

”Jangan khawatir investasi di tempat kosong, jangan lihat kondisi hari ini, tapi lihatnya adalah (PPU) ini wilayah yang akan tumbuh tinggi. Dan sejauh kota ini membentuk dirinya sendiri, tingkat pertumbuhan akan tinggi serta bagaimana kota ini tumbuh di masa depan,” ucap Bambang.

Baca juga: Jokowi Akan Buka Rakernas Apeksi XVII yang Berlangsung di Beranda IKN

Bambang menuturkan, BBT menawarkan konsep eco city dalam rencana induknya di PPU. Konsep ini menawarkan kota sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Konsep ini mengajarkan untuk kembali ke alam dan menghemat energi, mendorong kota menghadirkan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin, dan manajemen kota yang seimbang pada aspek lingkungan, ekonomi, sumber daya alam, dan manusianya sendiri.

Eco city tak sekadar memperluas ruang hijau, efisien akan energi, tetapi perilaku manusia di dalamnya juga menjadi perhatian.

”Konsep ini sejalan dengan ide dari IKN itu sendiri. Karena IKN itu di dalam masterplan, 65 persen harus tetap daerah hutan,” tutur mantan Menteri Keuangan tersebut.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun menegaskan, pemerintah daerah mendukung 100 persen BBT dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas tinggi bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor.

Baca juga: Groundbreaking IKN Tahap VI Masih Tunggu Jadwal Jokowi

Makmur siap memberikan ’karpet merah’ untuk investasi yang masuk ke daerahnya.

”Apa yang investor inginkan terkait percepatan investasi, saya di depan. Saya berikan karpet merah. saya ditugaskan Presiden untuk memberi kepastian hukum kepada investor. Tanah dari Badan Bank Tanah juga sudah mendapat kepastian hukum,” tegas dia.

Meski demikian, Makmur menitipkan pesan kepada investor yang akan berinvestasi di PPU, jangan membuat masyarakat menjadi korban atau penonton, tapi mereka harus bisa diberdayakan.

Saat ini ada sekitar 16.000 tenaga kerja yang siap diberdayakan.

"Kalau ada gap kemampuan, itu tugas saya untuk meningkatkannya. Kalau ada yang bisa dikerjakan masyarakat lokal, tolong diberdayakan, jangan ada sampai konflik sosial. Berdayakan UMKM juga. Apalagi UMKM di PPU itu meningkat 400 persen sejak saya di sana,” pungkas dia.